PDIP Kerahkan Kepala Daerah Demo BBM?

Penolakan atas penurunan subsidi bahan bakar minyak merembet ke daerah. Sejumlah kepala daerah pun ikut berdemonstrasi menolak rencana yang akan diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan pemerintah itu.

Di Solo, Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memimpin unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. "Saya akan memimpin demo lagi [besok]. Nanti saya akan ada di barisan paling depan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penolakan rencana kenaikan harga BBM," kata Rudy, panggilan akrab Wakil Walikota Solo itu, kepada VIVAnews.com, Selasa 27 Maret 2012.

Dia menjelaskan keikutsertaannya dalam demo ini karena dia mendengarkan aspirasi warganya yang menolak rencana kenaikan harga BBM. "Maka saya menyatakan siap ikut menyuarakan aspirasi itu dengan ikut berdemo," kata Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Solo itu.

Walikota Solo Joko Widodo pun menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Menurut Jokowi, yang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP dan Gerindra itu, semua rakyat pasti menolak rencana kenaikan BBM.

Di Surabaya, Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH, yang juga dari PDIP, ikut berorasi mendukung demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Massa PDIP ini memblokade ruas Jalan Gubernur Suryo tepatnya di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka bergabung dengan massa aksi mahasiswa, berbagai LSM dan masyarakat umum.

Di atas mobil, dengan pengeras suara Bambang DH mengatakan, untuk menuju kesejahteraan rakyat perubahan harus dilakukan, tidak dengan reformasi, tetapi dengan revolusi.

"Revolusi yang harus kita lakukan tidak harus dengan berdarah-darah. Melainkan dengan santun, memberikan peringatan keras kepada pemerintah. Kalau kebijakan yang dilakukan selama ini salah. Akibatnya, kemiskinan dan keterpurukan terus terjadi. Ini yang harus kita lawan," ucap Bambang DH.

Meski tak ikut demo, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, yang juga didukung PDIP mengatakan sebenarnya tak ada yang setuju atas rencana pemerintah  menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebab, kebijakan itu menyebabkan harga barang dan jasa ikut naik.

Kendati begitu, gubernur yang saat pemilihan diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan itu menyerahkan kebijakan ini kepada pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pastika juga enggan menanggapi sejumlah kader PDI Perjuangan yang turun ke jalan menentang rencana kebijakan pemerintah itu. "Prinsipnya semua orang tak setuju kenaikan BBM. Tapi kita tak usah ikut-ikutan itu," kata dia.

Respons Mendagri

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan kepala daerah tidak boleh ikut demo kenaikan harga bahan bakar minyak jika telah disahkan dalam APBN-P 2012. Jika tetap menolak, kepala daerah tersebut bisa diberhentikan.

"Karena kepala daerah bersumpah patuh dan taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Gamawan di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa 27 Maret 2012.

Artinya, tambah Gamawan, kepala daerah bisa diberhentikan dengan alasan dianggap tidak mematuhi undang-undang yang berlaku dan melanggar sumpah jabatan. Tetapi, kata Gamawan, selama kenaikan harga BBM itu belum disahkan menjadi undang-undang, siapapun boleh memprotesnya. Hanya saja, tambah dia, jika ada kepala daerah yang turut memprotesnya, itu kurang pantas secara etika pejabat pemerintah.

Menurut Gamawan, mestinya pemerintah daerah tidak berbeda aspirasi dengan pemerintah pusat. "Bupati dan walikota itu yang mengesahkan presiden. Walaupun dipilih rakyat, tetapi Presiden yang mengesahkan, mereka itu wakil pemerintah pusat di daerah, masa berbeda pemikiran itu kan aneh," tutur Gamawan.

Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, yang memimpin unjuk rasa menyatakan siap dipecat atas tindakannya ini. Dia menerangkan, berdemonstrasi bukan selaku Wakil Walikota. "Kapasitas saya ikut berdemo ini juga sebagai Ketua DPC PDIP Solo. Saya akan mengenakan seragam PDIP," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahtjo Kumolo, membela tindakan kadernya. Tjahjo menyebut instruksi Mendagri tersebut tak memiliki dasar. "Kalau dia menentang Presiden dia bisa dicopot, tapi gubernur dan walikota itu ikut turun ke jalan ya nggak masalah, kan yang memilih rakyat," kata Tjahjo di Gedung DPR, Selasa siang.

Menurut Tjahtjo, kepala daerah merupakan pilihan rakyat. Sehingga sudah seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat. "Kalau rakyatnya menolak BBM ya wakilnya juga harus ikut bersama rakyat yang memilihnya sebagai kepada daerah," kata dia.

Ditunggangi PDIP?

Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah berpendapat, demonstrasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) seharusnya tidak disponsori oleh partai politik. “Demo sah-sah saja, asal tidak disponsori partai-partai,” kata Jafar.

Menurutnya, demonstrasi yang disponsori partai adalah demostrasi yang tidak sehat, apalagi bila anggota parpol yang ikut demo itu juga merangkap anggota DPR.

“Tetap saja kami wakil masyarakat. Janganlah memprakarsai dan melaksanakan kegiatan seperti demo,” ujar Jafar.

Ia menambahkan, partai oposisi boleh saja memiliki pendapat yang berbeda, tapi tidak seharusnya hal itu dikemukakan melalui aksi demonstrasi.

Ia pun meminta PDIP sebagai salah satu parpol yang ikut menggelar aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM, menyampaikan pendapatnya lewat institusi. “PDIP kan punya partai dan fraksi, jadi bisa disalurkan melalui institusi DPR,” kata dia. Namun Jafar maklum apabila PDIP saat ini tengah melakukan pencitraan untuk mengambil hati rakyat.

Benarkah demonstrasi disponsori PDIP? Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, rupanya sudah mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kader di daerah agar tidak berdemo ke Jakarta. Surat itu dikeluarkan agar tidak muncul kesan demonstrasi tersebut ditunggangi oleh PDIP.

"Kami melihat ada indikasi PDIP disebut-sebut ikut menunggangi demo. Maka melalui surat ini ditegaskan hal itu tidak benar," kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, di Gedung DPR, Selasa 27 Maret 2012.

Menurut Eriko, surat instruksi yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2012 itu karena mencermati situasi saat ini. Surat Megawati itu menyebutkan bahwa pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM oleh struktur partai di seluruh Indonesia kepada DPRD/ Pemerintah Daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota,  dilarang menggunakan atribut partai dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga di luar kader partai.

Sementara Gerindra, partai yang juga menolak kenaikan harga BBM, secara tegas melarang kader-kadernya berdemonstrasi. “Tidak diperkenankan mengikuti aksi-aksi demo rencana kenaikan BBM karena akan merusak citra Partai Gerindra,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo.

Menurutnya, instruksi Prabowo tersebut ditujukan kepada seluruh simpatisan, kader, fungsionaris, sampai organisasi sayap Partai Gerindra.

Aryo menjelaskan, tidak mengikuti demonstrasi bukan berarti Gerindra pro-kenaikan harga BBM. Sebaliknya, menurutnya Gerindra tetap teguh menolak kenaikan harga BBM. “Tapi penolakan itu dilakukan dengan cara-cara yang baik melalui perjuangan Fraksi Gerindra di parlemen,” kata Aryo.

VIVAnews

Pos ini dipublikasikan di Politika. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s