Dari Tommy Soeharto, Seorang Jenderal & Munir

WikileaksBelakangan ini WikiLeaks kian menarik perhatian banyak kalangan di Indonesia. Laman itu terus melansir sejumlah memo rahasia yang berkaitan dengan negeri ini. Dari soal Tommy Soeharto, seorang jenderal yang terlibat pembantaian di Timor Leste sebelum wilayah itu merdeka, hingga kasus pembunuhan aktivis Munir, yang penyelidikannya menyisakan banyak kejanggalan.

Sejumlah orang yang disebut dalam bocoran WikiLeaks itu juga sudah memberi tanggapan. Rata-rata tanggapan yang muncul sudah bisa dipastikan adalah bantahan atau sangkalan atas informasi dari WikiLeaks, yang mengaku berasal dari bocoran memo diplomatik pemerintah Amerika Serikat (AS), baik yang berkatagori rahasia (secret) maupun terbatas untuk diketahui kalangan tertentu (confidential).

image

Laman WikiLeaks sendiri hingga pekan ketiga Desember 2010, belum memaparkan bocoran memo dari Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta, yang diklaim berjumlah sebanyak 3.059 pesan. Namun, sudah ada memo dari Washington dan dari Kedubes AS di China, yang dimuat di WikiLeaks, menyinggung urusan domestik Indonesia, yaitu menyangkut reformasi militer dan pemerintahan. 

Dua surat kabar milik konglomerat Fairfax Media asal Australia, yaitu The Age dan Sydney Morning Herald, mengaku sudah mendapat kiriman eksklusif bocoran memo dari WikiLeaks. Diantara memo-memo itu adalah laporan dari Kedubes AS di Jakarta ke Washington DC.

Laporan-laporan yang diungkapkan media Australia itu menyebut sejumlah nama pejabat atau mantan pejabat dan institusi keamanan Indonesia terkait dengan sejumlah isu. Bocoran sejumlah memo dari WikiLeaks itu, menyebut bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu mendesak AS untuk mencabut larangan pelatihan bagi satuan elit Angkatan Darat, Kopassus, yang diberlakukan sejak 1999.

Bahkan, menurut informasi yang dilansir WikiLeaks, jadi tidaknya kunjungan pertama Presiden Barack Obama ke Jakarta dan prospek hubungan AS dan Indonesia selanjutnya, sangat tergantung pada  pencabutan larangan pelatihan atas Kopassus.

Dua media massa Australia itu juga memberitakan bocoran lain dari WikiLeaks, yaitu laporan Kedubes AS di Jakarta menyangkut penyelidikan atas kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, dengan menyebut dugaan keterlibatan sejumlah pejabat intelijen dan pencekalan Australia atas seorang mantan menteri Indonesia karena diduga terkait dengan pembunuhan sejumlah wartawan Australia di Timor Timur (Timur Leste) semasa menjadi perwira militer pada 1975. Insiden itu dikenal dengan Balibo Five.

Dari Tommy Soeharto Hingga Munir

Kalangan pejabat Indonesia dan Kedubes AS memberikan tanggapan atas informasi-informasi sensitif dari WikiLeaks itu. Dan semuanya membantah. 

"Saya tidak pernah dengar itu. Di dalam pembicaraan kedatangan Obama, tidak pernah ada pembicaraan soal itu," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto di Kompleks Kepresidenan Jakarta, Senin, 20 Desember 2010. Komentar Djoko itu terkait dengan berita pencabutan larangan pelatihan AS bagi Kopassus dengan kunjungan Obama ke Jakarta, 9-10 November 2010.

Sedangkan Kedubes AS di Jakarta menegaskan bahwa bocoran memo itu tak bisa dikonfirmasi. "Mengenai Wikileaks, yang mana kami tak bisa mengkonfirmasi keaslian dokumen-dokumen itu, kami memastikan bahwa kunjungan Presiden Obama adalah atas undangan Pemerintah Indonesia," kata Corina R Sanders, Wakil Atase Pers Kedubes AS di Jakarta, kepada VIVAnews.

Sanders menjelaskan bahwa kerjasama dengan Kopassus bukan syarat kehadiran Obama di Indonesia. Kebijakan mengakhiri larangan itu, yang diberlakukan pada pertengahan 2010, sudah berdasarkan hukum Amerika Serikat dan perubahan yang terjadi di Indonesia serta reformasi di tubuh Kopassus sendiri.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal I Wayan Midhio juga sudah menegaskan bahwa soal SBY meminta Amerika menghentikan pelarangan pelatihan Kopassus di Amerika, terlalu dibesar-besarkan. Presiden SBY, kata Midhio, tak mungkin mengorbankan politik luar negeri hanya karena masalah Kopassus.

"Setahu saya, bukan begitu. Presiden SBY tetap ingin menggalang kerjasama yang bebas dengan negara lain. Masalah Kopassus itu hanya masalah kecil," katanya.

Dan terbukti, kata Midhio, Indonesia dan Amerika Serikat menggalang kemitraan strategis komprehensif yang menyangkut banyak bidang, bukan hanya militer. "Kalau mereka (Amerika Serikat), membesar-besarkan masalah Kopassus, itu urusan mereka," kata Midhio.

Sedangkan Kementrian Hukum dan HAM menyatakan tidak mau langsung bereaksi atas isu keraguan Kedubes AS atas kemampuan kepolisian dalam penyelesaian kasus Munir, seperti yang diungkapkan WikiLeaks. "Saya kira tentu secara dini belum bisa berkomentar banyak, silakan itu (data Wikileaks) dipelajari penegak hukum," kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, di Jakarta, Senin 20 Desember 201

Semua informasi yang ada, lanjut Patrialis, sangat dibutuhkan. Namun sampai sejauh mana kebenaran dari informasi tersebut harus ditelusuri, terutama akurasinya. "Sebab tidak semua informasi dari Wikileaks itu benar," ujarnya.

Patrialis menegaskan bahwa saat ini proses penegakan hukum atas kasus terbunuhnya Munir sudah berjalan. Namun pemerintah tidak dapat ikut campur dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan itu. "Jadi tentu kita harus hormati," ujar Patrialis.

Hutomo Mandala Putra juga menanggapi sejumlah berita yang dilansir Wikileaks, terutama yang mengangkut dirinya.  Putra bungsu mendiang Presiden Soeharto yang akrab dengan nama panggilan Tommy ini disebut-sebut dalam memo  yang diperoleh WikiLeaks bahwa dia hadir dalam acara HUT Kopassus pada 2007. Kehadiran Tommy ini mendapat perhatian Kedubes AS di Jakarta.

Mengenai isu itu, Tommy tampak tidak ambil pusing. "Kenapa? Kan sudah pada tahu kan. Saya rasa tidak ada masalah. Kalau kita tanggapi malah jadi masalah," kata Tommy sambil tertawa saat ditemui di Sentul, Senin 20 Desember 2010.

Dia lalu meluruskan informasi bahwa dia pernah datang ke suatu acara yang diselenggarakan Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin), yang bertempat di wilayah Kopassus. "Itu kan kegiatan Perbakin (Persatuan Penembak Indonesia), bukan kegiatan Kopassus. Kebetulan di Kopassus tempatnya," kata Tommy.

Menurut dia, kehadiran dirinya saat itu seharusnya tidak menjadi masalah karena bukan suatu kesalahan. Apalagi, sambung Tommy, dirinya adalah anggota Perbakin. "Memang mereka (WikiLeaks) saja yang cari masalah," kata Tommy.
 
Urusan Keadilan Belum Tuntas

Sementara itu, politisi dari Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menilai bahwa bocoran dari WikiLeaks mengenai isu domestik itu tidak perlu dianggap sebagai momok yang menakutkan. Pasalnya, informasi yang konon disampaikan oleh diplomat Amerika itu hanya merupakan persepsi pribadi dari mereka.

"Kan itu belum tentu yang senyatanya, karena itu persepsi kan," kata Anas, Minggu 18 Desember 2010.

Jurubicara kepresidenan untuk urusan luar negeri, Teuku Faizasyah, juga berkomentar sama. Faizasyah mengingatkan bahwa semua diplomat dari kedutaan manapun bertugas membuat laporan mengenai situasi tempat dia bertugas. Informasi yang diperoleh biasanya berasal dari berbagai kalangan.

"Perspektif pembuat laporan bisa saja tidak merefleksikan kebijakan atau kepentingan nasional. Laporan yang dibuat diplomat yang bersangkutan pun bisa tidak obyektif dan tidak serta-merta mewakili kebijakan pemerintahnya," kata Faizasyah dalam percakapan dengan VIVAnews, Jumat 17 Desember 2010.

Menkopolhukam, Djoko Suyanto juga menyatakan bahwa laporan diplomatik yang masuk biasanya masih sangat mentah. "Belum diolah, jadi itu yang harus dipahami, itu dimiliki oleh perwakilan negara di manapun. Mereka diberi tugas untuk melaporkan kejadian apa di mana mereka bertugas," kata Djoko.

Anas menganggap, fenomena bocoran informasi melalui Wikileaks ini harus ditinjau sebagai sebuah pesan moral politik. Pesan itu menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan politik yang bisa disembunyikan dari masyarakat.

Untuk mensiasati hal tersebut, pemerintah harus memberlakukan transparansi dalam menjalankan pemerintahannya. Namun Anas mengecualikan transpransi pemerintah tersebut untuk informasi-informasi yang masuk kategori rahasia negara dan menyangkut kepentingan nasional.

"Kalau ada informasi yang terbuka ke masyarakat, tidak perlu dianggap sebagai momok yang menakutkan," kata Anas.

Sedangkan mantan Ketua Kontras, Usman Hamid, menyatakan bahwa informasi dari Wikileaks itu harus dilihat secara positif. Menurutnya, informasi tersebut menunjukkan adanya urusan keadilan yang belum diselesaikan pemerintah indonesia.

"Anggap saja itu sebagai sorotan diplomatik atas kinerja pemerintah atas kinerja kepolisian, ini lebih bijak jika disikapi dengan langkah nyata untuk membuka semua kebenaran yang masih dirahasiakan lalu memeriksa dan mengadili nama-nama yang disebut serta membenahi reformasi institusi BIN," ujar Usman.
• VIVAnews

Pos ini dipublikasikan di Intelijen dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s