SBY Tunjuk Darmono Sebagai Plt. Jaksa Agung

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana membenarkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberhentikan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Presiden telah menunjuk Wakil Jaksa Agung, Darmono sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung. “Keppres telah ditandatangani Presiden kemarin,” kata Denny, Sabtu (25/9/2010) di Jakarta. Menurut Denny, alasan Presiden memberhentikan Hendarman adalah karena memang Presiden sudah berencana mengganti dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun, MK mengabulkan sebagian permohonan judicial review UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI yang menetapkan posisi Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak lagi sah sejak diputuskan Rabu (22/9/2010) pukul 14.35 WIB. MK menyatakan pasal 22 ayat 1 huruf d UU Kejaksaan Agung RI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jaksa agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan kabinet dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”. Ketika ditanya sampai kapan Darmono sebagai Plt Jaksa Agung, Denny menjawab, “Sampai terpilihnya Jaksa Agung definitif.”

Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberhentikan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung dengan hormat itu sudah benar. Menurut Yusril, tidak ada yang menang dan kalah dalam kasus ini. “Langkah Presiden ini sudah benar. Penunjukan Darmono sebagai Plt Jaksa Agung adalah langkah yang benar,” kata Yusril.

Tetapi Yusril menilai Keputusan Presiden untuk memberhentikan Hendarman semalam itu disinyalir karena adanya tekanan politik yang kuat. Terutama reaksi atas reaksi penolakan Pemerintah yang dibacakan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Tekanan politik yang disebut Yusril antara lain melalui opini publik maupun berbagai langkah persiapan yang dilakukan kalangan DPR. Mulai dari persiapan interplasi sampai penyusunan draf Pernyataan Pendapat DPR. “Walaupun sedikit terlambat, Presiden akhirnya mengambil keputusan yang tepat sebelum mendapat tekanan politik yang lebih besar lagi,” tegas pakar tata negara yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan ini. Yusril menilai, langkah Presiden itu seharusnya dilakukan segera setelah adanya putusan MK tanggal 22 September yang lalu.

Yusril menegaskan, “Tidak ada yang menang atau yang kalah dalam kasus ini.. Bagi saya, semua ini adalah kemenangan demokrasi dan konstitusi.” Yusril mengaku hanya ingin agar negara berjalan di atas rel hukum dan konstitusi. “Dan itu akan terus saya perjuangkan sampai akhir hayat saya,” ujar Yusril lagi.

Pos ini dipublikasikan di Nasional. Tandai permalink.

Satu Balasan ke SBY Tunjuk Darmono Sebagai Plt. Jaksa Agung

  1. weighty berkata:

    gonna send this to my mom

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s