Istilah “Sekwilda” Akan Dipakai Lagi

Banyak yang risih ketika mendengar istilah “Sekwilda”. Sekwilda selama ini sering diplesetkan orang dengan kepanjangan “sekitar wilayah dada”.  Namun istilah Sekwilda ini akan makin sering terdengar di masa yang akan datang seiring akan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan bahwa jajaran Departemen Dalam Negeri akan memakai lagi istilah sekretaris wilayah daerah (Sekwilda) pada pemerintah daerah untuk menggantikan istilah sekretaris daerah atau sekda.

“Istilah sekwilda akan dipakai lagi untuk menggantikan istilah sekda, karena seorang sekwilda juga harus melakukan pembinaan wilayah,” kata Mendagri Gamawan Fauzi kepada pers  di Jakarta, Senin (28/12/2009) usai menghadiri acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) ke-37 di Jakarta. Gamawan mengemukakan bahwa sekalipun penggunaan istilah sekwilda  harus menunggu revisi UU No 32 tersebut, penguatan kemampuan sekwilda sejak sekarang akan segera  dilaksanakan.

Selama ini peranan seorang sekretaris daerah adalah lebih banyak pada  pembinaan kegiatan administratif di daerahnya misalnya  rekrutman pegawai baru, serta penyusunan RAPBD.

Ia mengatakan pula Departemen Dalam Negeri akan memperkuat posisi seorang gubernur yang pada dasarnya  merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

“Postur kewenangan gubernur akan diperkuat,” kata mantan gubernur Sumatera  Barat ini.

Pada rapat kerja gubernur seluruh Indonesia di Pekanbaru, Riau, telah dibahas berbagai upaya untuk memperkuat kewenangan para gubernur. Sejak berlangsungnya otonomi daerah mulai tahun 1998-99, peranan gubenur sudah banyak berkurang karena pelaksanaan otonomi daerah kini lebih banyak di tangan walikota dan bupati. Akibatnya, banyak walikota atau bupati tidak mau” tunduk” lagi terhadap gubernurnya.

Sementara itu, ditanya tentang persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) pada tahun 2010, ia menyebutkan persiapan itu terus berlangsung  dan hingga saat ini tidak ada masalah-masalah yang berarti. “Tidak ada kendala-kendala,” kata Gamawan.

Pada tahun 2010, akan berlangsung 244 pilkada. mulai dari tingkatan gubernur hingga bupati dan walikota. Departemen Dalam Negeri, kata Gamawan, sudah menyurati seluruh pemerintah daerah yang akan melaksanakan pilkada tersebut.

Pilkada akan diselenggarakan oleh Komisi Pemiihan Umum (KPU) di daerah masing-masing dengan dukungan panitia pengawas pemilu (panwaslu) setempat serta bantuan pemda dan Departemen Dalam Negeri.

Pos ini dipublikasikan di Nasional dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s