Soal UN, Kembali saja ke Pasal 5 Ayat 1…

Jika saja dikembalikan pada Undang-Undang RI No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) Pasal 5 (ayat 1), sebetulnya Ujian Nasional tidak perlu dilaksanakan. Demikian hal itu dikemukakan oleh Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Soedijarto dalam diskusi terbatas membahas persoalan Ujian Nasional (UN) dan Mencermati Program 100 Hari Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Rabu (2/12). Karena mencermati seperti yang termaktub dalam bunyi pasal tersebut, kata Soedarjito, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, UN mestinya belum bisa dilaksanakan.

“Sudah jelas, pendidikannya belum bermutu kok sudah diuji,” ujar Soedarjito.

Menurutnya, UN bukanlah penentu kelulusan, melainkan cukup hanya sebuah mapping system atau pemetaan terhadap kualifikasi siswa. Di sisi lain, jika sistem pendidikan itu sendiri belum mencapai derajat mutu, UN tidak bisa dilaksanakan.

Soedijarto menambahkan, putusan MA yang memenangkan gugatan masyarakat atas UN sudah tepat. Perintah MA kepada para tergugat pun sudah jelas, yaitu untuk terlebih dahulu meningkatkan kualitas guru, kelengkapn sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di semua daerah Indonesia sebelum melaksanakan UN.

“Jelas tidak adil, karena apabila pemerintah belum memenuhi mutu dan pelayanan terbaiknya kepada anak didik, kenapa anak didik itu diwajibkan meraih standar minimal yang ditentukan oleh pemerintah, ini tidak adil,” ujarnya.

Sementara itu, pakar pendidikan Winarno Surakhmad menyatakan bahwa menyoal kualitas pendidikan, kebijakan pemerintah banyak yang belum menyentuh rasa keadilan, termasuk kaitannya dengan kebijakan menggelar UN. Winarno mencontohkan kebijakan pemerintah melahirkan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

“Buat apa di tiap kabupaten membuat SBI, harusnya pemerintah bisa menjadikan semua sekolah Indonesia baik negeri atau swasta berkualitas terbaik dan tingkat nasional, itu saja dulu, karena itulah yang namanya pemerataan kualitas pendidikan,” ujar Winarno.

Winarno menambahkan, UN adalah suatu kesalahan. Tetapi, kesalahan itu bisa diperbaiki. “Ada baiknya Mendiknas memanggil mereka yang pro dan kontra untuk mengambil jalan tengah menghadapi persoalan ini,” ujarnya.

[kompas]

Pos ini dipublikasikan di Pendidikan dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s