Hasil Audit BPK Atas Kasus Bailout 6,7 T Bank Century

Alasan penyelamatan Bank Century (BC) sampai menelan Rp 6,7triliun adalah karena bank tersebut dikhawatirkan berdampak sistemik, namun alasan ini diragukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak memiliki kriteria yang jelas dan terukut. Dalam laporan hasil audit investigasi soal bailout Bank Century, BPK meragukan penilaian Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) tentang dampak sistemik BC.

Laporan Hasil Pemeriksaaan Investigasi Atas Kasus BC yang dikeluarkan BPK menyatakan 3 hasil analisis proses assessment terhadap dampak sistemik oleh BI menunjukkan:

1. Terdapat inkonsistensi dalam penerapan Mou Uni Eropa yaitu dengan penambahan satu aspek berupa aspek psikologi pasar dalam pembuatan analisis dampak sistemik BC yang dilakukan oleh BI. Selain itu, BI juga tidak menggunakan indikator kuantitatif dalam melakukan penilaian terhadap dampak selain dampak pada institusi keuangan. Assessment pada masing-masing aspek lebih banyak didasarkan pada judgement dan mengandung sejumlah kelemahan dalam penentuan indikatornya.
2. Proses pembuatan analisis dampak sistemik BC terkesan tergesa-gesa karena hanya dibuat dalam waktu dua hari dengan menggunakan suatu metode yang baru pertama kali digunakan dan belum pernah diujicobakan sebelumnya.
3. Data yang digunakan adalah data yang tidak mutakhir karena menggunakan data per 31 Oktober 2008 bukan data yang paling dekat dengan tanggal penetapan BC sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik (pada 20 November 2008). Sementara posisi CAR yang digunakan untuk menetapkan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik adalah posisi tanggal 31 Oktober 2008.

“KSSK juga tidak mempunyai suatu kriteria yang terukur untuk menetapkan dampak sistemik BC, tetapi penetapannya lebih didasarkan kepada judgement,” ujar laporan tersebut seperti dikutip detikFinance , Senin (23/11/2009).

BPK juga menilai, dari aspek institusi keuangan, terlihat bahwa size BC tidak signifikan dibandingkan dengan industri perbankan secara nasional.

Namun KSSK lebih memperhatikan aspek psikologis pasar yang diperkirakan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan secara keseluruhan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan.

Maka KSSK menetapkan BC sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

“Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KSSK menetapkan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik serta menetapkan penanganannya kepada LPS mengacu pada Perpu No.4 Tahun 2008. Tetapi proses pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan mutakhir, serta tidak berdasarkan data pada kriteria yang terukur,” tutur laporan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai keputusan Bank Indonesia untuk menyetujui merger 3 bank membentuk Bank Century (sekarang Bank Mutiara) sebagai sebuah keputusan yang tidak hati-hati. BI membiarkan banyak pelanggaran. Demikian terungkap dalam ringkasan eksekutif ‘Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century’ yang disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo ke DPR, Senin (23/11/2009).

Dalam laporan tersebut, BPK membedah seputar terbentuknya Bank Century dari hasil merger Bank Pikko, Bank Danpac dan Bank CIC pada 6 Desember 2004. Merger didahului dengan adanya akuisisi Chinkara Capital Ltd (Chinkara) terhadap Bank Danpac dan Bank Picco serta kepemilikan saham Bank CIC. Chinkara merupakan perusahaan yang berdomisilo di Bahama dan pemegang saham mayoritasnya adalah Rafat Ali Rizvi.

Persetujuan prinsip diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI tanggal 27 November 2001. Persetujuan akuisidi diberikan oleh BI meski Chinkara tidak memenuhi syarat administrasi berupa publikasi atas akuisisi oleh Chinkara, laporan keuangan Chinkara untuk 3 tahun terkahir dan rekomendasi pihak berwenang di negara asal Chinkara.

RDG BI mensyaratkan agar ketiga bank tersebut melakukan merger, memperbaiki kondisi bank, mencegah terulangnya tindakan melawan hukum serta mencapai dan mempertahankan CAR 8%,

“Izin akuisisi akhirnya diberikan BI pada 5 Juli 2002 walaupun dari hasil pemeriksaan BI terdapat indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara pada Bank CIC,” demikian laporan BPK.

“BI tetap melanjutkan proses merger atas ketiga bank tersebut, walaupun berdasarkan hasil pemeriksaan BI periode 2001-2003 ditemukan adanya pelanggaran signifikan oleh ketiga bank tersebut,” imbuh laporan tersebut.

Beberapa pelanggaran tersebut antara lain:

1. Pada Bank CIC terdapat transaksi Surat-surat Berharga (SSB) fiktif senilai US$ 25 juta yang melibatkan Chinkara dan terdapat beberapa SSB yang berisiko tinggi sehingga bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang berakibat CAR menjadi negatif, serta kewajiban pembayaran General Sales Management 102 (GSM 102) dan penarikan DPK dalam jumlah besar yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas serta pelanggaran PDN (Posisi Devisa Netto).

2. Pada Bank Pikko terdapat kredit kepada Texmaco yang dikategorikan macet dan selanjutnya ditukar dengan Medium Term Notes (MTN) Dresdner Bank yang tidak memiliki notes rating sehingga bank wajib membentuk PPAP yang berakibat CAR menjadi negatif.

“Proses akuisisi seharusnya dapat dibatalkan jika mengacu pada persyaratan yang ditentukan oleh BI dalam persetujuan akuisisi tanggal 5 Juli 2002,” jelas laporan BPK.

BI akhirnya memberikan izin merger dengan berbagai kemudahan berdasarkan catatan Direktur Direktoran Pengawasan Bank 1 (DPwBI1) kepada Deputi Gubernur dan Deputi Gubernur Senior BI. Kemudahan itu antara lain:

1. SSB pada bank CIC yang semula dinilai macet oleh BI dinyatakan menjadi lancar.
2. Hasil fit and proper test ‘sementara’ atas pemegang saham (Rafat Ali Rizvi) yang dinyatakan tidak lulus, ditunda penilaiannya dan tidak diproses lebih lanjut.

Pemberian kelonggaran tersebut tidak pernah dibahas dalam forum RDG BI, dan hanya dilaporkan dalam catatan Direktur (DPwBI1).

“BI tidak menerapkan aturan dan persyaratan dalam pelaksanaan akuisisi dan merger. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses akuisisi dan merger Bank Danpac, Bank Pikko dan Bank CIC menjadi Bank Century, BI bersikap tidak tegas dan tidak prudent dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri,” demikian kesimpulan BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Bank Indonesia telah membiarkan Bank Century melakukan rekayasa akuntansi sehingga seolah-olah Bank Century masih memenuhi CAR. BI juga dinilai membiarkan bank yang telah berganti nama menjadi Bank Mutiara itu untuk melanggar PBI No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum.

Demikian terungkap dalam ringkasan eksekutif ‘Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century’ yang disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo ke DPR, Senin (23/11/2009).

BPK menilai BI tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Century sejak tahun 2005 hingga 2008.

1. Menyangkut CAR Bank Century per 28 Februari 2008 yang ternyata minus 132,5%. CAR negatif itu disebabkan karena adanya aset berupa SSB sebesar US$ 203 juta yang berkualitas rendah. BI menyetujui untuk tidak melakukan penyisihan 100% atau pengakuan kerugian (PPAP) terhadap SSB tersebut.

Sesuai ketentuan, seharusnya Bank Century dimasukkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus.  Pengawasan Bank Centuty hanya dalam pengawasan intensif mengakibatan tidak adanya kekuatan bagi BI untuk memaksa pemegang saham untuk menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu yang jelas serta tidak memberikan kepastian hukum bagi BI untuk mengambil tindakan jika pemegang saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan.

2. Sejak tahun 2005 hingga 2007, hasil pemeriksaan BI atas Bank Century menemukan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), namun BI tidak mengambil tindakan yang tegas. Pelanggaran BMPK tersebut antara lain melalui pembelian SSB valas yang berkualitas rendah, penempatan antara bank yang menurut Bankers Almanak tahun 2003 tidak termasuk dalam Top 200 dan pemberian Letter of Credit yang hanya dijamin Bankers Acceptance.

Hal tersebut melanggar PBI No 7/3/PBI/2005 tentang BMPK Bank Umum yang menyatakan bank yang tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi administrasi terhadap Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, penegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana.

3. Sejak tahun 2004, Bank Century melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PDN sehingga sesuai ketentuan, Bank Century seharusnya diberikan sanksi denda sebesar Rp 22 miliar.

Dalam pelaksanaannya, BI memberikan keringanan denda sebesar 50 persen sehingga Bank Century hanya membayar sanksi denda sebesar Rp 11 miliar.

Pemberian keringanan denda tersebut bertentangan dengan ketentuan PBI No 7/37/PBI/2005 tentang Posisi Devisa Netto (PDN) bank umum yang mengatur bahwa bank wajib memelihara PDN secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal dan untuk neraca setinggi-tingginya 20% dari modal tengah hari kerja dan akhir hari kerja.

Terhadap bank yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, selain dikenakan sanksi administrasi juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 250 juta setiap hari pelanggaran.

4. Pengawas BI tidak mengungkapkan berbagai pelanggaran lainnya yang dilakukan pemegang saham, pengurus bank dan pihak-pihak terkait dengan Bank Century yang mengakibatkan kerugian bank tersebut, seperti pemberian kredit dan fasilitas L/C yang melanggar ketentuan dan pengeluaran biaya-biaya fiktif. Pelanggaran-pelanggaran tersebut baru diungkap oleh tim investigasi BI pada saat Bank Century telah ditangani oleh LPS yakni tahun 2008 dan 2009.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa BI tidak bertindak tegas dalam penerapan ketentuan BI terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Century,” jelas BPK.

“BI membiarkan Bank Century melakukan rekayasa akuntansi sehingga seolah-olah Bank Century masih memenuhi CAR dengan cara membiarkan bank Century melanggar ketentuan PBI No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum. BI baru bersikap tegas menerapkan ketentuan BI mengenai PPAP pada saat Bank Century telah ditangani oleh LPS,” demikian laporan BPK tersebut.

Hasil audit BPK atas Bank Century juga menyentil soal penggelapan dana milik Pengusaha Boedi Sampoerna. BPK menilai Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi Sampoerna sebesar US$ 18 Juta dengan dana yang berasal dari PMS (Penyertaan Modal Sementara).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk (Ringkasan Eksekutif) oleh BPK seperti dikutip detikFinance, Senin (23/11/2009), tampak adanya kejanggalan mengenai penyelamatan dana Boedi Sampoerna.

Hasil audit itu juga mengungkap kisah seputar penggelapan dana milik Boedi Sampoerna. Dikatakan BPK, Boedi Sampoerna meminta Bank Century memindahkan depositonya senilai US$ 96 juta dari Kantor Cabang Surabaya-Kertajaya ke Kantor Pusat Operasional di Senayan, Jakarta. Permintaan tersebut dilakukan pada 14 November 2008, satu hari setelah Bank Century mengalami gagal kliring Rp 5 miliar pada 13 November 2008.

Setelah pemindahan deposito tuntas, Komisaris Utama Century Robert Tantular dan Kepala Divisi Bank Notes Century Dewi Tantular dikatakan melakukan pencairan atas dana milik Boedi Sampoerna sebesar US$ 18 juta. Pencairan dilakukan pada 15 November 2008.

Menurut hasil audit, pencairan dana tersebut dilakukan untuk menutupi kekurangan bank notes Century. Dewi dikatakan telah memasarkan bank notes Century melebihi jumlah yang tercatat, sehingga terjadi selisih kurang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan BPK, Robert Tantular menyatakan tidak terjadi penggelapan dana dalam pencairan US$ 18 juta milik Boedi sampoerna itu. Robert mengatakan kalau penggunaan dana US$ 18 juta untuk menutupi kekurangan bank notes itu dilakukan dengan cara meminjam kepada Boedi Sampoerna.

“Dan untuk itu RT (Robert Tantular) dan DT (Dewi Tantular) telah membuat surat pernyataan utang kepada BS (Boedi Sampoerna) sebesar US$ 18 juta tertanggal 14 November 2008,” demikian tertulis dalam laporan BPK.

Namun dalam penyataannya kepada BPK, Boedi Sampoerna mengemukakan bahwa dirinya tidak pernah meminjamkan depositonya kepada Robert maupun Dewi.

Deposito senilai US$ 18 juta ini kemudian diganti oleh Century dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang disuntik LPS.

Selain itu, Century juga diketahui melakukan pemecahan sebagian dana Boedi Sampoerna sebesar US$ 42,8 juta. Menurut BPK, pemecahan ini diperintahkan oleh Robert.

Dana US$ 42,8 juta tersebut dipecah menjadi 247 Negotiable Certificate Deposit (NCD) dengan nilai nominal masing-masing Rp 2 miliar. Sebanyak 247 NCD tersebut dibuat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pelamar karyawan Century.

“NCD tersebut disampaikan kepada BS (Boedi Sampoerna) pada tanggal 16 November 2008,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Ini artinya Boedi Sampoerna menerima 247 NCD tersebut. Namun pada tanggal 17 Desember 2008, hampir sebulan setelah pengambilalihan Century oleh LPS (21 November 2008), Boedi Sampoerna mengembalikan NCD kepada Century dan menyatakan tidak pernah menyetujui pemecahan depositonya menjadi 247 NCD.

Century kemudian mengubah NCD-NCD tersebut menjadi 40 bilyet Certificate Deposit (CD) dengan nominal masing-masing US$ 1 juta pada 15 Juni 2009.

Sayangnya, BPK tidak menjelaskan alasan pelunasan dana US$ 18 juta milik Boedi Sampoerna, siapa yang memerintahkan ganti rugi tersebut, dasra yang digunakan dan sebagainya.

Namun yang jelas, BPK menilai Century telah menderita kerugian sebesar US$ 18 juta lantaran memaksakan melakukan ganti rugi dengan menggunakan dana PMS.

Dan BPK juga belum menyimpulkan apakah pencairan dana Boedi Sampoerna sebesar US$ 18 juta tersebut dilakukan sepihak oleh Robert ataukah melalui perjanjian pinjam meminjam.

Selain itu, BPK juga menilai kalau pemecahan deposito Boedi Sampoerna US$ 42,8 juta menjadi 247 NCD dilakukan untuk mengantisipasi jika Century ditutup, maka deposito Boedi Sampoerna masuk dalam kategori deposito yang dijamin LPS. Sebagai catatan, LPS hanya menjamin deposito maksimal senilai Rp 2 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan rekayasa terhadap Peraturan LPS (PLPS) agar Bank Century (BC) dapat memperoleh tambahan suntikan dana (PMS/Penyertaan Modal Sementara) tidak hanya untuk memenuhi kecukupan modal (CAR) BC, tapi juga untuk memenuhi likuiditas.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaaan Investigasi Atas Kasus BC yang dikeluarkan BPK, dikatakan PMS sebesar Rp 6,7 triliun oleh LPS ke BC dilakukan dalam 4 tahap. Tahap pertama Rp 2,776 triliun, kedua Rp 2,201 triliun, tahap ketiga Rp 1,155 triliun, dan tahap keempat sebesar Rp 630 miliar.

“Dalam keempat tahap tersebut, tambahan suntikan dana tahap kedua tidak dibahas LPS dengan Komite Koordinasi (KK) yang beranggotakan Menkeu, BI, dan LPS,” ujar laporan tersebut yang dikutip detikFinance , Senin (23/11/2009).

Hal ini bertentangan dengan pasal 33 PLPS No.5/PLPS/2006 sebagaimana diubah dengan PLPS No.3/PLPS/2008 yang menyatakan bahwa ‘selama bank gagal sistemik dalam penanganan LPS, jika berdasarkan penilaian LPP (Lembaga Pengawas Perbankan) kondisi bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan tambahan modal disetor untuk memenuhi tingkat kesehatan bank, maka LPS meminta KK untuk membahas permasalahan bank serta langkah-langkah yang akan diambil untuk penanganan bank tersebut’.

Suntikan dana tahap dua senilai Rp 2,201 triliun oleh LPS kepada BC disalurkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sesuai dengan permintaan dari manajemen BC. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 2 PLPS No.5/PLPS/2006 menetapkan bahwa ‘perkiraan biaya penanganan bank gagal sistemik adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank’

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya LPS tidak dapat memenuhi permintaan manajemen BC untuk menambah PMS dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas. Untuk memenuhi permintaan manajemen BC tersebut, LPS merubah ketentuan pasal 6 PLPS No.5/PLPS/2006 dengan PLPS No.3/PLPS/2008 oada tanggal 5 Desember 2008.

Dalam ketentuan baru tersebut, LPS menambah ketentuan bahwa biaya penanganan bank gagal sistemik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kecukupan modal (CAR) tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh BI.

Dengan perubahan PLPS tersebut, pada tanggal yang sama yaitu 5 Desember 2008, Dewan Komisioner LPS memutuskan untuk menambah biaya penanganan BC untuk memenuhi likuiditas sebesar Rp 2,201 triliun.

“Dengan demikian, patut diduga bahwa perubahan PLPS merupakan rekayasa yang dilakukan agar BC dapat memperoleh tambahan suntikan dana tidak hanya untuk memenuhi CAR tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas,” tutup laporan itu.

[sumber : detikfinance]

Pos ini dipublikasikan di Nasional dan tag , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke Hasil Audit BPK Atas Kasus Bailout 6,7 T Bank Century

  1. ARMAN Z berkata:

    Harus cara seperti apa menata hukum untuk keadilan dinegeri indonesia ini.Semua elemen yudikatif sudah tidak bisa menegakkan, justru malah mengaburkan dan memperkeruh situasi hukum disebuah negara menjadi tidak pasti, rakyat butuh kepastian hukum dan penegakkan keadilan, singkirkan kesewang-wenangan, pecat oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.Mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah peraturan sudah tidak ditaati oleh aparatur negara dan aparatur penegak hukum, eksekutif, legislatif, yudiatif menjadi raksasa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s