DPR Cabut Monopoli PLN, Pemerintah Daerah Boleh Bangun Pembangkit Listrik

logo pln Ini kabar gembira bagi Pemerintah Daerah yang ingin membangun pembangkit listrik. DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Ketenagalistrikan menjadi Undang-undang. Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tidak memberi persetujuan pengesahan. Fraksi PDIP memilih tidak memberikan pendapatnya terhadap RUU tersebut. UU ini mencabut monopoli Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan izin pembangkit listrik.

Pencabutan monopoli PLN ini akan menciptakan persaingan pasar dan mendorong sejumlah provinsi yang kaya sumber alam mendirikan proyek pembangkit baru untuk memenuhi kepentingan setempat.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, beberapa pokok dalam UU ketenagalistrikan adalah usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara.

Selain itu, pemerintah merupakan regulator dan pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan.

Seperti dikutip beberapa media, Purnomo mengatakan, yang menentukan tarif listrik bukan PLN, tetapi pemerintah serta DPR.

"Ini namanya regulated monopoly. Karena kalau tidak diatur oleh negara, PLN bisa mengambil untung seenaknya," kata Purnomo.

Pos ini dipublikasikan di Nasional dan tag , , , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke DPR Cabut Monopoli PLN, Pemerintah Daerah Boleh Bangun Pembangkit Listrik

  1. glassica berkata:

    yah yang penting kebutuhan listrik rakyat terpenuhi…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s