MK : Pakai KTP Boleh Nyontreng di Wilayah Sesuai Alamat KTP

Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan membolehkan pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan bukti Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku untuk ikut menyontreng dalam Pemilihan Presiden, Rabu, 8 Juli 2009, lusa.

Penggunaan KTP boleh dilakukan dengan syarat KTP masih aktif, melampiri bukti dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan hanya boleh digunakan untuk menyontreng di wilayah alamat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP.

Syarat lain, proses pencontrengan hanya boleh dilakukan pada masa satu jam sebelum jam penutupan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara tersebut.
Demikian juga penggunaan Paspor bisa digunakan untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara di luar negeri, sesuai tempat dia sedang berada, dan maksimal dilakukan 1 jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir.

Demikian bunyi keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan majelis hakim yang dipimpin langsung oleh ketua Mahkamah Konstitusi Mahfoed MD, di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

Keputuasan ini berarti mengabulkan tuntutan dua pasangan calon presidendan wakil presiden Megawati-Prabowo dan JK-Win yang mengajukan gugatan pelaksaan pemilihan presiden pada Rabu,  8 Juli 2009 mendatang, yang meminta agar MK mengabulkan permintaan agar KTP dapat digunakan sebagai bukti pemilih, bagi para pemilih yang tidak terdaftar.

Putusan Mahkamah Bukti Buruknya Kerja KPU

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk dalam pemilihan presiden menunjukkan Komisi Pemilihan Umum tidak bekerja dengan baik. "Putusan ini semakin menyempurnakan kerja KPU yang jelek sekali," kata Irman, lewat sambungan telepon, Senin (6/7).

Irman mengatakan Komisi sangat tertutup dalam penyusunan daftar pemilih. "Tentara beli senjara saja kita tahu, ini nama kita apakah masuk DPT tertutup sekali," kata dia. Menurut Irman, pasca pemilu presiden akan banyak timbul masalah.

Mahkamah Konstitusi memutuskan masyarakat yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap dapat ikut pemilihan presiden dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau paspor. Namun, mahkamah memberikan batasan khusus pada pemilih dengan KTP tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md saat membacakan putusan uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden secara tegas menatpkan syarat dan cara bagi warga yang tidak tercantum dalam DPT untuk mengunakan hak pilihnya. Mereka harus menunjukan KTP atau paspor pada petugas pemilhan. Pemilih yang menggunakan KTP juga harus dilengkapi kartu keluarga atau sejenisnya.

Dalam putusan tersebut juga disebutkan KTP hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara(TPS)yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP tersebut. "Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di tempat pemungutan suara," kata Mahfud, saat membacakan putusan.

Irman mengatakan putusan tersebut tidak melangar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah, lanjut Irman hanya menafsirkan yang berhak memilih selain warga yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap juga masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT tetapi memiliki KTP. [tempointeraktif]

Pos ini dipublikasikan di Politika. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s