Damai di Aceh, Siapa yang Lebih Berperan SBY atau JK ?

sby-jk Saat berkunjung ke bumi serambi mekkah, capres nomor urut 3 Jusuf Kalla mengumbar fakta. JK menyebut dirinya berperan signifikan dalam proses perjanjian damai Helsinki. Tapi kubu SBY meradang dan menuding JK tidak beretika.

Dalam berkampanye di Banda Aceh, JK memang terlihat sengaja ‘membongkar’ fakta. Di depan ribuan pendukungnya, Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan rinci apa saja peran yang diambil, baik yang dilakukan dirinya maupun SBY.

“Coba periksa, tidak ada tanda tangan siapa pun kecuali tanda tangan saya di dalam perjanjian perdamaian Helsinki. Saya pernah meminta tandatangan soal pendirian partai lokal, akan tetapi presiden tidak mau. Akhirnya, saya yang menandatangani dengan segala risiko setelah 10 kali membacakan Surat Yassin bersama istri saya,” urai JK

Ia pun menambahkan kala itu SBY hanya manggut-manggut setiap dilapori tentang perkembangan proses perdamaian Aceh. Sebagai Presiden, SBY tidak pernah menolak apapun yang JK ambil. Tidak itu saja, capres Partai Demokrat itu juga tidak pernah memberi arahan apapun kepada JK dalam proses perdamaian Aceh.

Tetapi, paparan JK menuai kecaman. Kubu SBY yang diwakili Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Bara Hasibuan, menyesalkan ucapan JK. JK yang hingga kini masih menjabat wakil presiden tidak patut membeberkan fakta yang ‘menyerang’ SBY. "Bagaimana mungkin seorang wakil presiden menyerang secara terbuka kepala sebuah pemerintahan di mana dia masih menjadi bagian penting di dalamnya. Sulit kita menemukan praktik politik seperti ini di negara-negara demokratis lainnya," tegas Bara.

Di mata mantan politisi PAN ini, apa yang dilakukan JK telah melanggar prinsip presidensial. Sebab, hanya presiden yang bisa memberikan keputusan akhir dan bertanggungjawab penuh atas semua keputusan dan kebijakan pemerintah. "Di dalam proses negosiasi dengan GAM, bisa saja Wakil Presiden Kalla berperan besar. Tapi keputusan akhir dibuat oleh Yudhoyono sebagai Presiden," cetus Bara.

Serangan kepada JK juga dilancarkan Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Hatta Radjasa. Pria yang menjabat Menteri Sekretaris Negara ini membantah SBY pernah menolak semua klausul dalam perundingan perdamaian Aceh termasuk pendirian partai lokal Aceh. SBY, dalih Hatta, justru menyetujui klausul perdamaian Aceh yang akhirnya ditandatangani menjadi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

"Jadi tidak betul kalau dikatakan Presiden tidak setuju, yang saya dengar seperti itu, tidak betul. Karena Presiden itulah yang setujui UU tersebut yang di dalamnya tentang partai lokal," papar Hatta.

Politisi PAN ini menambahkan proses perundingan Helsinki tidak bisa dilihat parsial. Dirinya mengakui wajar bila JK ikut mengklaim keberhasilan yang dicapai pemerintah dalam 4 tahun terakhir ini. Tetapi, ia mengingatkan komando pemerintah tetap dipegang presiden. "Jadi seluruh keberhasilan pemerintah itu keberhasilan tim pemerintah yang dikomandani oleh seorang presiden, yang lain pembantu presiden. Wajar kalau pembantu presiden melaksanakan perintah-perintah presiden," tandasnya.

Lalu salahkah bila JK mengklaim prestasi perdamaian Aceh? Tentu jawabnya tidak. Nyaris semua buku yang mengupas soal perdamaian Aceh menyebut peran JK yang bergerak di balik layar.

Dalam proses perdamaian Helsinki, JK terlihat sengaja pasang badan. Ia berani melawan ‘arus’ dan mengambil alih tanggung jawab perundingan yang berlangsung informal. Padahal, saat itu kritik dan kecaman dari beragam kalangan juga bergulir. Tetapi JK bergeming.

Sejarah sudah mencatat keberhasilan perdamaian Helsinki tidak bisa mengesampingkan peran JK yang dominan. Perundingan damai untuk mengakhiri konflik Aceh memang bukan yang kali pertama dilakukan. Tetapi, baru saat perundingan Helsinki lah publik bisa menyaksikan ada petinggi negara yang mau mengambil alih tongkat tanggung jawab secara konkrit bukan basa-basi.

Pengakuan atas peran JK pun juga diperkuat dengan pernyataan yang dilontarkan mantan perunding Marti Ahtissari. Marti yang notabene peraih nobel perdamaian atas kerja kerasnya mendamaikan konflik Aceh juga tegas mengakui upaya nyata JK. Bahkan saat meraih penghargaan perdamaian dari UNESCO, Marti mendaulat JK untuk memberikan pidato.

Apa yang dilakukan JK di bumi serambi mekkah tidaklah berlebihan. Kalaupun SBY ingin mengklaim perdamaian Aceh juga akan terasa wajar. Toh, saat ini memang masanya para kandidat berebut pengaruh. [inilah.com]

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Peristiwa. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s